POLITIK AMERIKA SERIKAT


    KOMPONEN POLITIK

a.             Umum

1)   Nama resmi : The United States of America

2) Kemerdekaan : 4 Juli 1776 (penandatanganan The

Declaration of lndependence)

3) Undang-undang Dasar : The Constitution

4) Jenis Pemerintahan : Republik Federal

5) Subdivision : 50 Negara bagian, 1 Distrik Federal dan

14 Wilayah Dependen

6) Badan Eksekutif : Presiden dan Wakil Presiden

7) Badan Legislatif : Kongres, terdiri dari Senate dan House

of Representatives

8) Badan Yudikatif : Supreme Court (Mahkamah Agung)

9) Partai Politik : Partai Republik, Partai Demokrat Dan

Partai Independen

b.                  Sistem Pemerintahan.               Berdasarkan The Declaration of Independence, sistem demokrasi Amerika Serikat didasarkan pada azas Liberalisme dan individual freedom. Sistem pemerintahan disusun sesuai azas "trias politica", yaitu terdiri dari Badan Eksekutif, Badan Legislatif dan Badan Yudikatif dengan wewenang yang sama tinggi serta check dan balance antara ketiga cabang pemerintahan tersebut. Kekuasaan pemerintah dan hak-hak serta kewajibannya dicantumkan dalam Undang­Undang Dasar yang disebut "Constitution", yang berlaku sejak 1887 hingga kini dengan penambahan 25 buah amandemen, termasuk 10 amandemen yang dikenal dengan sebutan "Bill of Rights". Berdasarkan Constitution ini, kekuasaan Eksekutif berpusat pada Presiden, kekuasaan Legislatif pada Kongres dan Kekuasaan Yudikatif pada Supreme Court (Mahkamah Agung). Pada tingkat Negara Bagian terdapat susunan yang serupa, dengan Gubernur sebagai pusat Eksekutif, State Legislature sebagai pusat Legislatif dan Supreme Court Negara Bagian sebagai pusat Yudikatif.

1)                  Badan Eksekutif.            Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala Badan Eksekutif dipilih untuk masa jabatan 4(empat) tahun, dan sejak berlakunya amendemen konstitusi ke 12 tahuri 1951, Presiden hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Tugas resmi Wakil Presiden selain untuk menggantikan Presiden bila pejabat Presiden meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugasnya adalah sebagai Presiden Senat yang hanya diperbolehkan menggunakan suaranya untuk menengahi kemacetan pemungutan suara. Presiden mempunyai wewenang yang Iuas untuk mengelola masalah-masalah nasional, membuat peraturan dan arahan pada departemen serta badan eksekutif lain. Presiden berwenang mengangkat anggota kabinet, kepala badan eksekutif lain, dan berhak mengangkat sekitar 3.000 pejabat politik pemerintah pada waktu transisi pemerintahan dari satu partai ke partai lain pasca Pemilu. Sekalipun konstitusi menetapkan bahwa semua kekuasaan Legislatif ditangan Kongres, namun sebagai ketua formulator untuk menyusun kebijakan publik, Presiden mempunyai peran sentral dalam perundang-undangan. Selain hak veto, Presiden juga berwenang untuk mengadakan sidang darurat Kongres pada saat Kongres reses. Selain itu, Presiden sebagai Ketua Partai Politik dan sebagai Kepala Eksekutif memiliki posisi untuk mempengaruhi pendapat umum yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arah legislasi Kongres. Konstitusi juga menetapkan Presiden sebagai pejabat Federal yang bertanggung jawab untuk menentukan hubungan AS dengan negara lain, seperti pengangkatan Duta Besar dan Konsul yang harus disahkan oleh Senat. Tugas dan wewenang lain dari Presiden AS adalah sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, kewenangan konstitusional untuk mengisi lowongan kursi hakim Federal termasuk anggota Mahkamah Agung (harus mendapat persetujuan Senat), dan berwenang untuk memberikan pengampunan pada siapapun yang mendapat hukuman atas pelanggaran hukum Federal, kecuali terhadap kasus Impeachment.

a)                  Wewenang dan tugas pokok Presiden adalah melaksanakan UUD (Constitution), mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk mendapat persetujuan Kongres, mensahkan Rancangan Undang-Undang dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Wewenang lainnya adalah :

1)            Hak Veto terhadap Rancangan Undang- Undang yang diajukan oleh Kongres.
2)            Memberikan saran tindakan kepada Kongres.
3)            Meminta diadakannya Sidang Khusus Kongres.
4)            Memilih Federal Judges (hakim Federal).
5)            Memilih Kepala Perwakilan Amerika Serikat di negara asing.
6)            Memilih Kepala Departemen dan pejabat penting lainnya dengan persetujuan Senat.
7)            Memberi pengampunan dan keringanan hukuman.
8)            Melaksanakan hubungam resmi dengan negara asing.
9)            Sebagai Commander in Chief dari angkatan Bersenjata.

b)                  Presiden dalam menjalankan tugas sehari-hari secara langsung dibantu oleh "Executive Office of the President" yang terdiri dari :
a)            The White House Office.
b)            Council of Economic Advisers.
c)             Council on Environmental Quality.
d)            Office of Management and Budget.
e)            National Economic Council.
f)              National Security Council.
g)            Council on Environmental Quality.
h)            Office of Science and Technology policy.
i)               Office of Administration.
j)               Office of the First Lady.
k)             Office of National AIDS Policy.
l)               Office of National Drug Control Policy.
m)          Office of Science and Technology Policy.
n)            White House Office for Women's Initiatives and Outreach.
o)            President's Foreign Intelligence Advisory Board.
p)            United States trade Representative.

c)                   Setiap Departemen dikepalai oleh seorang Menteri (Secretary) yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan oleh Senat. Departemen yang menangani berbagai bidang pemerintahan tersebut adalah :

a)            Department of Agriculture.
b)            Department of Commerce.
c)             Department of Defense :
1)      Department of the Army.
2)      Department of the Navy.
3)      Department of the Air Force.
d)            Department of Education.
e)            Department of Energy.
f)              Department of Health and Human Services.
g)            Department of Housing and urban development.
h)            Department of the Interior.
i)               Department of Justice.
j)               Department of Labor.
k)             Department of State.
l)               Department of Transportation.
m)          Department of Treasury.
n)            Department of Veterans Affairs.
o)            Department of Homeland Security (Resmi berdiri pada tanggal 24 Januari 2003).

d)                  Badan Pemerintah        Non-Departemen (Independent Establishment and Govemment Corporations) terdiri dari:

(1)          African Development Foundation.
(2)          Federal Independent Establishments and Goverment Corporations.
(3)          Advisory Council on Historic Preservation.
(4)          Central Intelligence Agency.
(5)          Commodity Futures Trading Commission.
(6)          Environmental Protection Agency.
(7)          Consumer Product Safety Commission.
(8)          Nuclear Facilities Safety Board.
(9)          Equal Employment Opportunity ComMission.
(10)      Export -Import Bank of the United States.
(11)      Federal Communications Commission.
(12)      Federal Deposit Insurance Corporation.
(13)      Federal Election Commission.
(14)      Federal Emergency Management Agency.
(15)      National Flood Insurance Program.
(16)      Individual Family Grant Program.
(17)      U.S. National Response Team.
(18)      Federal Reserve System.
(19)      Federal Trade Commission.
(20)      General Services Administration.
(21)      Institute of Museum and Library Services.
(22)      NationalAeronautics and Space Administration.
(23)      National Archives and Records Administration (NARA).
(24)      NARA Office of the Federal Register.
(25)      Executive Orders.
(26)      National Council on Disability.
(27)      National Credit Union Administration.
(28)      National Foundation on the Arts and the Humanities.
(29)      National Labor Relations Board.
(30)      National Mediation Board.
(31)      National Railroad Passenger Corporation (Amtrak).
(32)      National Science Foundation.
(33)      Nuclear Regulatory Commission.
(34)      Office of Personnel Management.
(35)      Office of Special Counsel.
(36)      Peace Corps.
(37)      Pension Benefit Guaranty Corporation.
(38)      Railroad Retirement Board.
(39)      Securities and Exchange Commission.
(40)      Selective Service System.
(41)      Small Business Administration.
(42)      Social Security Administration.
(43)      Tennessee Valley Authority.
(44)      United States Arms Control and Disarmament Agency.
(45)      United States Information Agency.
(46)      United          States   International      Development Cooperation Agency.
(47)      United States International Trade Commission.
(48)      United States Postal Service.
(49)      United States Trade Representative.


2)                  Badan Leqislatif.             Sistem parlemen AS adalah Bikameral dimana Badan Legislatif (Kongres) dibagi dalam 2 (dua) majelis, yaitu Majelis Tinggi (Senate) dan Majelis Rendah (House Of Representatives). Anggota dua majelis tersebut terdiri dari wakil-wakil yang dipilih di masing-masing 50 negara bagian AS. Kongres merupakan satu-satunya badan pemerintah AS yang berwenang membuat perundang-undangan Federal, menentukan pajak Federal, mengumumkan perang dan mensahkan perjanjian dengan negara lain. Jumlah anggota Senat terdiri dari 100 orang dan House of Representatives beranggotakan 435 congressman dan congresswoman. Anggota House dipilih untuk masa jabatan 2 tatlun, dan tiap anggota mewakili distrik di masing-masing negara bagiannya. Jumlah distrik di setiap negara bagian ditentukan berdasarkan hasil sensus yang dilakukan setiap 10 tahun. Sering terjadi pergeseran distrik dari negara bagian yang satu ke negara bagian Iainnya berdasarkan hasil sensus tersebut. Saat ini negara bagian dengan jumlah penduduk besar seperti California mempunyai 52 wakil di House, sedangkan negara bagian Wyoming yang berpenduduk Iebih kecil hanya mempunyai seorang wakil di House. Senat terdiri dari 100 Senator yang dipilih setiap 6(enam) tahun. Setiap negara bagian diwakili 2 (dua) senator tanpa memperhitungkan besar kecilnya jumlah penduduk. Karena masa jabatan senator 6 tahun, maka pemilihan untuk Senator diadakan 3 kali dalam masa 6 tahun tersebut, yaitu sekitar 33-34 kursi Senator diperebutkan setiap 2 tahun. Dua Senator di tiap negara bagian tidak dipilih secara bersamaan waktunya, demi menjaga kesinambungan. Dalam proses pembuatan suatu legislasi / undang-undang, kedua majelis berperan sama pentingnya, dan sebelum menjadi undang-undang, suatu RUU harus disetujui oleh Senat dan House. Secara keseluruhan, tugas legislasi Senate dan House hampir sama, kecuali bahwa Senate juga bertugas Untuk meratifikasi perjanjian dengan negara lain, mensahkan pengangkatan pejabat-pejabat politik, hakim federal, Duta Besar dan Konsul Jenderal. Disamping itu Senator diberi hak untuk menentang voting atas suatu legislasi dengan cara "filibuster" (berpidato tanpa batas waktu di sidang pleno dan merupakan taktik untuk mengulur waktu). Hak filibuster dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada partai minoritas untuk menentang legislasi yang tidak disukai. Filibuster dapat dihentikan dengan persetujuan 60 suara. Beberapa hal tentang Kongres, antara lain :

a)            Senat diketuai oleh Wakil Presiden, tetapi sehari-hari dipimpin oleh "President Pro Tempore". Sedangkan House Of Representatives dipimpin oleh "Speaker of the House".

b)            Kongres saat ini terdiri dari 20 Standing Committee dan 2 Select and Special Committee di Senat, 20 Standing Committee dan 1 Select and Special Committee di House Of Representatives serta 4 Joint Commettee.

c)             Dalam tatanan politik Amerika Serikat, Kongres mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan balance dan pengendalian terhadap kekuasaan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah (Administration). Walaupun Kongres dikenal sebagai lembaga yang melaksanakan wewenang di bidang Legislatif, namun pada prakteknya Kongres memiliki dan melaksanakan beberapa macam hak / kekuasaan yang sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai non-legislatif Wewenang Kongres, antara lain :

(1)          Amendemen Konstitusi, yaitu wewenang untuk ikut serta dalam proses perubahan amendemen terhadap UUD / Constitution.
(2)          Pemilihan Presiden, yaitu kewenangan Kongres untuk ikut serta menentukan prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
(3)          Judicial, yaitu Kongres berwenang dalam pengorganisasian sistem Mahkamah Federal den berwenang untuk menjatuhkan Presiden bilamana Kongres menilai bahwa presiden dan Wakil presiden terbukti bersalah melakukan tindakan penyuapan dan tindak pidana tingkat tinggi Iainnya yang menyalahi etika.
(4)          Eksekutif. Konstitusi memberikan kekuasan  kepada Kongres untuk menyatakan perang dan mempersiapkan kebutuhan pertahanan, meskipun selama ini inisiatif dan kepemimpinan dalam perang pada umumnya dilaksanakan oleh Presiden, tetapi pada tahun 1973, Kongres berhasil membuat undang-undang pembatasan kekuasaan Presiden untuk mengerahkan pasukan Amerika Serikat hanya pada saat ada serangan di wilayah Amerika Serikat, termasuk daerah-daerah miliknya dan angkatan perangnya.
(5)          Senat bersama-sama dengan Presiden mempunyai wewenang dalam penunjukkan pejabat­pejabat tertentu pemerintah serta mengesahkan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan negara lain.
(6)          Kontrol, yaitu Kongres melakukan pengawasan terhadap Administrasi dengan cara penyusunan beberapa badan pemerintahan (agencies / departments) untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu serta mengadakan pengawasan terhadap anggaran belanja negara.
(7)          Investigative, yaitu dalam rangka mengumpulkan data untuk perundang-undangan, Kongres berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif dan judicial, serta jika dianggap perlu mengadakan penelitian terhadap suatu masalah ekonomi, sosial dan politik yang sedang terjadi.
(8)          Legislasi, yaitu Kongres adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang secara nasional, terutama Anggaran Belanja Nasional, perpajakan dan Appropriasi.


3)                  Badan Yudikatif.             Badan Yudikatif dikepalai oleh Mahkamah Agung (MA) yang merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang diciptakan oleh Konstitusi. Kongres membentuk 13 Mahkamah Banding dan 95 pengadilan Distrik yang kedudukannya tersebar di kota-kota seluruh AS. Hakim Federal merupakan jabatan seumur hidup, kecuali mengundurkan diri atau diberhentikan melalui proses impeachment di Kongres. MA terdiri dari seorang Ketua dan 8 Hakim Agung, yang sebagian besar menangani kasus-kasus yang menyangkut perselisihan mengenai penafsiran konstitusi dan masalah konstitusional lainnya. MA juga mempunyai yurisdiksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh badan eksekutif atau legislasi yang disetujui Kongres atau negara bagian, dimana hukum Federal maupun negara bagian harus konsisten dengan Konstitusi.

4)                  Hak Kebebasan dijamin oleh "Bill of Right".                      Dalam proses ratifikasi Konstitusi AS tahun 1787 banyak penduduk yang kurang puas karena dokumen konstitusi tersebut tidak memberikan jaminan kebebasan untuk hak individu. Oleh karena itu diusulkan untuk menambah 10 amendemen secara kolektif, yang dikenal dengan Bill of Rights. Bill of Rights disamping menjamin kebebasan berbicara, beragama dan pers, memberikan hak berkumpul ditempat-tenrpat umum, hak memprotes tindakan pemerintah, dan hak untuk memiliki senjata. Selain itu menjamin peradilan yang cepat pada siapapun yang dituduh melakukan tindak kriminal, peradilan dengan juri bila diminta dan tertuduh harus diijinkan untuk diwakili pengacara serta menghadirkan saksi.

5)                  Partai Politik.                      Rakyat AS menggunakan hak demokrasinya melalui partisipasi di dalam partai politik dan Pemilu. Saat ini di AS terdapat 2 (dua) partai besar, yaitu Partai Demokrat yang didirikan oleh Thomas Jefferson sebelum tahun 1800 dan Partai Republik yang didirikan oleh Abraham Lincoln yang menentang perbudakan di tahun 1850-an. Partai Demokrat secara umum berideologi Liberal, sedangkan Partai Republik lebih bersikap Konservatif. Partai Demokrat cenderung pada perluasan peran pemerintah dalam program sosial dan ekonomi untuk masyarakat kelas bawah, sedangkan partai Republik cenderung pada perluasan sektor swasta untuk mengurangi ketergantungan rakyat kecil pada pemerintah. Partai politik di AS tidak mengeluarkan tanda anggota dan borsifat non-doktriner, namun demikian sekitar 2/3 rakyat AS menganggap dirinya sebagai Demokrat atau Republik, dan 1/3 lainnya menganggap dirinya sebagai Independen yang condong pada salah satu partai. Karena partai politik di AS menganut sistem desentralisasi, maka Presiden tidak selalu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari partainya di Kongres atas program-program yang diajukan. Demikian pula pimpinan fraksi di Kongres tidak selalu mendapatkan dukungan penuh dari anggota fraksinya di Kongres atas posisinya terhadap sesuatu rancangan legislasi.
                

0 comments:

Poskan Komentar

 

Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio Copyright © 2011-2012 | Powered by Blogger