ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan swasta bisa sebagai peluang maupun tantangan bagi sarana pelayanan kesehatan Pemerintah yang berdampak pada jumlah pasien yang berkunjung ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit Pemerintah. Semakin berkembangnya pelayanan kesehatan diperlukan pembinaan maupun landasan hukum yang jelas guna melindungi masyarakat dari malpraktek yang tidak bertanggungjawab.

Peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana dapat dikaji dari banyaknya sarana UKBM yang ada di masyarakat misalnya Posyandu. Namun demikian peran serta masyarakat diluar penyediaan UKBM antara lain menyangkut kader kesehatan mengalami pasang surut. Salah sau faktor yang menyebabkan kemungkinan dari strategi kebijakan dari unsur Pemerintah yang belum tepat dengan memberikan berbagai insentif yang pada akhirnya terbentur kepada keterbatasan dana dan menyebabkan pola kemandirian tidak dapat diraih kembali. Selain hal tersebut banyaknya tugas rangkap yang diberikan kepada kader karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang tersedia di masyarakat setempat untuk mengelola program kesehatan dan program-program lainya diluar kesehatan. Kesadaran dan kerelaan bekerja demi kemajuan daerahnya juga berperan dalam proses naik turunnya jumlah kader kesehatan di masyarakat.

Jumlah sarana UKBM selama lima tahun terakhir tidak banyak mengalami perbedaan dibanding tahun sebelumnya. Data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Sarana UKBM di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 - 2004

JENIS	2000	2001	2002	2003	2004
Jumlah Pos UKK	24	24	37	37	37
Jumlah Posyandu	1447	1447	1447	1446	1457
Jumlah Poskestren	6	6	3	3	9
Jumlah Batra	1939	1939	1339	1339	1339
Jumlah Kader	5725	5725	7992	7992	7992

Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan kelompok sasaran yang diharapkan partisipasinya. Jumlah Posyandu yang cukup besar yang merata hampir di setiap dusun serta jumlah kader yang relatif banyak merupakan modal dalam pembangunan kesehatan oleh masyarakat dalam rangka menuju kemandirian dalam bidang kesehatan.

3. Pembiayaan Kesehatan

Dalam rangka mempersiapkan proses pelaksanaan Desentralisasi di Kabupaten Gunungkidul telah diluncurkan dukungan dana Provincial Health Project  (PHP I) yang dimulai pada tahun 2000 dan akan berakhir tahun 2006 yang cukup memberikan peran dalam penataan organisasi Dinas Kesehatan secara keseluruhan. Pendanaan ini sangat berguna dalam menciptakan berbagai infra struktur organisasi dalam menapaki era desentralisasi. Tujuan  dari bantaun dana PHP I adalah menciptakan infra struktur yang mantap dalam upaya pelaksanaan desentralisasi untuk meningkatkan kemampuan kemandirian organisasi dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kajian dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun ke tahun menunjukan bahwa ada trend peningkatan meskipun masih belum sepenuhnya mampu memenuhi keinginan terutama untuk belanja operasional pembangunan (belanja langsung). Kesepakatan Bupati seluruh Indonesia yang ber-komitmen untuk mengalokasikan minimal 15 % dari anggaran daerah bagi anggaran kesehatan (sebagaimana disarankan oleh WHO) nampaknya belum diadopsi secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengingat keterbatasan dana dan program kesehatan masih kurang atau belum dipandang sebagai yang paling prioritas dalam penganggaran DAU.

       4.1. Dana Rutin dan Pembangunan Kesehatan

Dana pembangunan kesehatan  yang dialokasikan  melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit berasal dari dana APBD dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk kegiatan rutin (belanja tidak langsung)  maupun pembangunan (belanja langsung).

Tabel 8. Alokasi Dana Kesehatan untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Di Kab. Gunungkidul Tahun 2002 - 2004

No	Jenis/Sumber	2002	2003	2004
1	APBN	150.400.000	0	0
2	APBD ( DAU /DAK)
	Gaji pegawai	15.693.200.000	15.262.486.790	16.977.891.739
	Belanja Non gaji (Belanja langsung dan tak langsung)	284.300.000	19.559.332.940	19.878.498.239
	Sarana/prasarana (DAK)	437.500.000	1.773.750.000	1.550.000.000
3	APBD I / Propinsi/Dekonsentrasi	7.500.000	0	0
4	PHP (Propincial Health Project)	3.558.400.000	2.357.203.000	1.451.948.000
5	JPS-BK/KPSBBM/ Jamkessos	2.677.500.000	2.593.184.000
	JUMLAH

Sumber anggaran program-program kesehatan di kabupaten Gunungkidul yang berasal dari pusat nampak mulai berkurang dan anggaran yang berada di daerah mulai naik seiring dengan perubahan pola desentralisasi. Dilihat dari komposisi anggaran yang ada ternyata prosentase anggaran kesehatan sebagian besar diperuntukkan bagi gaji pegawai serta untuk belanja rutin/ belanja tak langsung. Dana alokasi kusus merupakan sumber dana yang dipakai untuk pembangunan fisik berupa rehab Puskesmas, Puskesmas pembantu, rumah dokter dan paramedis serta belanja modal berupa alat kesehatan. Anggaran yang berasal dari Pusat banyak berupa barang misalnya vaksin untuk program imunisasi dan alat kesehatan. Tahun 2005 merupakan pereode akhir pembiayaan  yang bersumber dari Propincial Health Project (PHP). Dana PHP mulai dikucurkan dan memberikan pengaruh cukup besar dalam pembiayaan prorgam-prorgam kesehatan khususnya dalam pengembangan kemampuan sustainability dari Dinas Kesehatan setelah 2005.

Pelayanan kesehatan bagi warga miskin sesuai yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa masyarakat miskin ditanggung oleh negara maka jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin disediakan melalui program Jaring pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang dimulai sekitar tahun 1997 yang  dilanjutkan dengan dana dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak ( PKPSBBM) bidang kesehatan pada tahun 2003 sampai akhir tahun 2004. untuk program selanjutnya diteruskan dengan Program Jaminana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) yang dikelola oleh PT ASKES.

4.2. Retribusi Kesehatan

Retribusi bidang kesehatan diperoleh dari Puskesmas (Pelayanan harian, jasa medis, jasa Puskesmas), Perijinan pelayanan kesehatan swasta, dan dari pelayanan Rumah sakit.  Hasil penarikan retribusi kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Retribusi Bidang Kesehatan  dan  Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di Kabupaten Gunungkidul tahun 2002 sampai dengan 2004

Retribusi dan PAD	2002	2003	2004
1. RSUD	4.634.295.900	4.609.606.250
2. Pusk.	800.744.550	723.512.850	764.290.025  (RI dan RJ
3. PAD Murni daerah	242.980.047.108,76	333.985.149.670,53

Dibanding dengan tahun 2002, penurunan pendapatan ternyata tidak hanya terjadi  pada RSUD Wonosari tetapi juga  menurun tajam (9,65 %) terjadi di Puskesmas. Hal ini sangat erat dengan  jumlah kunjungan pasien dimana pada tahun 2003 mengalami penurunan.

 Penarikan retribusi kesehatan di Puskesmas berdasar pada Perda Nomor 14 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sedangkan untuk Rumah sakit berdasarkan pada Perda nomor 13 tahun 2000. Pada pertengahan tahun 2000 baik Retribusi Puskesmas maupun Rumah sakit mengalami perubahan kenaikan tarip yaitu untuk Rumah sakit retribusi pada rawat jalan yang semula Rp 2.000 menjadi Rp 5.000 sedangkan Puskesmas yang semula Rp 300 menjadi Rp 1.500. Kenaikan ini diperhitungkan mengingat desentralisasi telah diterapkan di semua Kabupaten. Dengan kenaikan tarif ini, maka dipersiapkan  akan mendukung kegiatan operasional Puskesmas maupun Rumah sakit menuju swadana.

Semakin berubahnya harga-harga di pasaran serta banyak munculnya pelayanan kesehatan swasta memberikan sinyal bahwa pola tarip di Puskesmas perlu ada peninjauan ulang sehingga dimungkinkan timbulnya Perda yang baru mengganti perda 14 tahun 2000.

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Unknown pada tanggal Rabu, 15 Mei 2013