Sejarah Universitas Merdeka Malang dimulai dengan adanya suatu gagasan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang diilhami oleh sebaris kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Modal utamanya adalah kemauan keras. Kemauan yang menjadi niat untuk menjawab tantangan zaman, berupa tuntutan masyarakat adanya Pendidikan Tinggi di Kota Malang.
Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moch. Yamin, bulan Oktober 1954, di Kota Malang, merupakan dorongan perlunya suatu Perguruan Tinggi yang dapat melayani kebutuhan Warga Kota Malang yang jauh lebih luas. Dalam situasi demikian, gagasan mendirikan Perguruan Tinggi Swasta mendapat bentuknya sejak akhir tahun 1963.
Cikal bakal Universitas Merdeka Malang pada dasarnya adalah sebuah perguruan tinggi yang bernama Universitas Sawerigading yang berdiri pada tahun 1957. Universitas ini berpusat di Makassar dan membuka cabang di kota-kota besar di Jawa salah satunya di Kota Malang. Universitas ini membuka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, dan Fakultas Ekonomi. Dalam mempertahankan eksistensinya, Perguruan Tinggi Swasta tersebut menarik banyak minat warga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya. Waktu itu tuntutan masyarakat terhadap suatu Perguruan Tinggi Swasta masih sederhana. Gedung kuliah dan perlengkapan akademis tidaklah menjadi tuntutan utama. Keberadaan Perguruan Tinggi Swasta waktu itu hanyalah sebuah Papan Nama, dan tempat kuliah yang dapat disewa atau dipinjam dan Gedung Sekolah yang ada.
Denyut kehidupan Perguruan Tinggi Swasta itu baru nampak pada saat-saat Mahasiswanya diterima melalui perploncoan. Saat itulah Mahasiswanya dengan atribut tertentu mudah dikenali dan dibedakan dengan pelajar Sekolah Menengah. Keteraturan perkuliahan serta kelengkapan sarana Akademis belum menjadi kriteria yang penting. Dalam perjalanannya, Universitas Sawerigading menghentikan kegiatannya karena suatu sebab yang tidak dapat diatasi pengurusnya, sehingga mahasiswanya sebagian pindah ke Perguruan Tinggi Kotapraja Malang.
Memasuki tahun enam puluhan, merupakan tahun optimisme bagi sejumlah orang yang bercita-cita untuk membangun kembali Pendidikan Tinggi Swasta. Pada suatu kunjungan ke beberapa cabang Universitas Sawerigading di Jawa, Presiden Universitas Sawerigading, Nuruddin Sjahadat, singgah di Surabaya. Dalam pertemuan itu, diputuskan pembukaan kembali Universitas Sawerigading cabang Malang pada tahun ajaran 1962-1963. Sebagai persiapan pembukaan kuliah itu, Sukiman Dahlan Saleh, dari Universitas Sawerigading Cabang Surabaya dan S. Dharma dari Cabang Semarang, ditunjuk untuk mengadakan persiapan. Pusat Perkantoran dan Sekretariat, dilaksanakan di rumah Jalan Kunir 15 Malang. Fakultas yang akan dibuka adalah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, dan Fakultas Ekonomi.
Pembukaan kembali Universitas Sawerigading Cabang Malang ternyata menarik minat para anggota Angkatan Bersenjata, khususnya anggota Angkatan Darat, dan para Pegawai Negri dan Pegawai Swasta yang berhasrat menambah pengetahuannya.
Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, dibentuklah Dewan Pembina yang diketuai Edwin Soedardji, dengan persetujuan Presiden Sawerigading di Makasar. Sebagai tindak lanjut, disusunlah Pengurus Baru Universitas Sawerigading Cabang Malang, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan tanggal 30 November 1962. Sejak itu pusat kegiatan Perkantoran Universitas dari Jalan Kunir No. 15 dipindahkan ke Jalan Celaket No. 7 Malang (kini menjadi Jalan Jaksa Agung Suprapto No.7 Malang).
Berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 tahun 1961, suatu Perguruan Tinggi Swasta yang dibentuk harus didirikan oleh suatu Badan Hukum. Oleh sebab itu, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Sawerigading, yang disyahkan dengan akta Notaris tanggal 20 Mei 1963.
Dengan adanya Yayasan itu, kedudukan Universitas Sawerigading di Malang oleh pendirinya dianggap otonom dalam arti pengelolahan Administratif dan Akademik, tidak tergantung lagi dengan Universitas Sawerigading yang berpusat di Makasar. Kehadiran Universitas Sawerigading di Malang tahun 1962 mendapat sambutan masyarakat dengan banyaknya Mahasiswa yang mendaftarkan diri. Dalam perjalanan selanjutnya, suatu masalah baru muncul ketika Pimpinan Universitas Sawerigading yang berpusat di Makasar, tidak dapat menerima kenyataan adanya keinginan Pendiri Universitas Sawerigading Cabang Malang, yang berdiri otonom. Masalah Status dan hubungan Organisatoris yang menyangkut kedua belah pihak, tidak dapat diselesaikan secara memuaskan. Sebagai akibatnya, maka para pendiri Universitas Sawerigading di Malang membubarkan diri, dengan cara pembatalan akta pendirian dan dinyatakan bubar sejak tanggal 28 Januari 1964.
Kemelut yang melanda Universitas Sawerigading Malang berakibat pembubaran universitas untuk yang kedua kalinya. Sehari setelah Yayasan Universitas Sawerigading Malang dinyatakan bubar, maka pada tanggal 29 Januari 1964, beberapa pengurus Yayasan mengadakan rapat di Jalan Celaket No. 7 Malang guna memperoleh Keputusan untuk menampung bekas Mahasiswa Universitas Sawerigading.
Untuk maksud tersebut, maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan Tinggi baru, kemudian Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut diberi nama “Universitas Merdeka”.
Serentak dengan Keputusan mendirikan universitas yang baru, para peserta rapat sepakat untuk segera membentuk Yayasan sebagai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1961. Untuk maksud itu, disusunlah konsep akta pendiriannya untuk memenuhi ketentuan perundangan Perguruan Tinggi. Akta Pendirian Yayasan barulah diresmikan pada tanggal 5 Juli 1964. Pada awal berdirinya, Yayasan bernama: Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Merdeka, Pusat Malang, nama yang dipakai sampai tahun 1972, diketuai oleh M. Dhawam Abdul Ghani. Dalam akta itu berisi pernyataan berdirinya Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang, Mukadimah Anggaran Dasar, Peraturan-Peraturan yang terdiri dan Pasal 1 sampai Pasal 8.
Sejak akta yang pertama, dibuat hingga dewasa ini, telah diadakan perubahan, penyempurnaan, dan tambahan, melalui akta Nomor 32 tahun 1972, dan akta Nomor 122 tahun 1983, yang diilhami oleh kalimat-kalimat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diantaranya adalah tujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas. Pada periode ini Yayasan berhasil menjalin hubungan Struktural dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Malang. Sebagai tindak lanjut hubungan itu adalah berupa pengakuan kepada Universitas Merdeka, pengakuan itu tertuang dengan Surat Keputusan tanggal 18 Mei 1964 Dengan Surat Pengakuan itu, berarti adanya pengakuan Pemerintah Daerah kepada Universitas Merdeka, sebagai suatu lembaga Pendidikan Tinggi Swasta. Dengan itu pula menjadi tanggung jawab Pemerint.ah Daerah untuk memberi bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraannya.
Belum ada tanggapan untuk "Sejarah Universitas Merdeka Malang"
Posting Komentar