TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS

KEBIJAKAN STRATEGIS

Dengan lahirnya UU no 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi dan perimbangan keuangan pusat dan daerah diharapkan Kabupaten menjadi daerah yang mampu merencanakan kebutuhan dan arah perkembangannya sendiri. Ini berarti Kabupaten harus mampu menggali sumber-sumber daya yang ada dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Melalui otonomi dan desentralisasi diharapkan Kabupaten akan menjadi daerah yang memiliki produktivitas tinggi. Namun dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi masih dijumpai berbagai macam kendala, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia ; dan salah satu yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah derajat kesehatan.

Nilai yang dapat diterapkan sebagai landasan untuk melaksanakan misi sebagaimana telah diutarakan diatas, disesuaikan dengan karakteristik dan nila budaya  masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip  :

1. Profesionalisme
2. Proaktif dan Inovatif
3. Prestasi kerja
4. Pelayanan prima

Hasil analisa determinan (Outcomes/impact), analisis SWOT (Proses) dan kajian isu-isu pokok dikaitkan dengan visi, misi dan nilai diperoleh beberapa faktor penentu dalam penetapan tujuan, sasaran, stategi pelayanan dalam upaya mewujudkan Gunungkidul Sehat 2005 meliputi:

1)      Gizi

2)      Pelayanan kesehatan keluarga miskin dan pembiayaan kesehatan

3)      Sanitasi / Kesehatan Lingkungan

4)      Perilaku hidup bersih dan sehat

5)      Manajemen pelayanan kesehatan (Mutu SDM dan SIK)

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian adalah :

a)      Pengembangan sarana prasarana pendukung khususnya sub sistem kesehatan

b)      Peningkatan kinerja SDM Jajaran Kesehatan dan pelaku yang peduli terhadap kesehatan

c)      Perbaikan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

d)      Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

e)      Peningkatan Efisiensi di semua sektor pelayanan mulai dari kegiatan Preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif (Paradigma Sehat)

f)       Penataan unit pelaksana teknis Dinas uintuk pelayanan kesehatan dan rujukan

g)      Menciptakan dan Mendorong perkembangan pola kemitraan bidang kesehatan

h)      Proaktif dalam mencari peluang bagi pembangunan bidang kesehatan

Mengancu kepada aspek-aspek tersebut diatas, maka rumusan kebijakan dapat diarahkan kepada peningkatan Gizi masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan lingkungan dengan cara memaksimalkan efisiensi dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut maka perlu dipertimbangkan pula : 1) Optimalisasi struktur operasional Dinas dalam melaksanakan Tupoksi ; 2) penerapan transformasi, advocacy dan adaptasi program secara konsisten pada seluruh jaringan pelaksanaan program.

Mengancu kepada aspek-aspek tersebut diatas maka rumusan tujuan kebijakan dapat diarahkan pada “meningkatkan gizi masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan lingkungan dengan cara memaksimalkan effisiensi dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin “

Untuk menuju kearah tersebut, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai sasaran :

·         Mengoptimalkan struktur operasional Dinas dalam pelaksanaan TUPOKSI-nya

·         Peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis maupun struktural

·         Pengembangan Sistem Informasi

·         Melibatkan secara  proaktif LSM / Organisasi non Politik dan masyarakat dalam program perencanaan kebijaksanaan dan perencanaan daerah khususnya pelayanan kesehaan

·      Penerapan tranformasi, advocacy  dan adaptasi program secara konsisten pada seluruh jaringan pelaksanaan program