TINDAKAN YANG MENDAHULUI PEMERIKSAAN DIMUKA PENGADILAN

A. Pada Tingkat Penyelidik / Penyidik (Kepolisian) 

1. Penyelidikan 

adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU (pasal 1 butir 5 KUHAP). 

Tata Cara Penyelidikan 

a. Penyelidik dalam melakukan penyelidikan wajib menunjukan tanda pengenalnya. Terhadap tindakan penyelidikan, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. (pasal 102 ayat 1,2,3 KUHAP). 

b. penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. (pasal 106 KUHAP). 

2. Penyidikan 

a. Pengertian adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). 

b. Tata Cara Penyidikan 

1. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. 

2. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. 

c. Penghentian Penyidikan 

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti , maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal tersebut disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum (pasal 109 (1) sd (3) KUHAP ). 

d. Keberatan Penghentian Penyidikan 

Pasal 80 KUHP berbunyi : permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 

e. Prapenuntutan 

bila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapai, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik (psl 110 (1) sd.(4) KUHAP). 

f. Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dalam Penyidikan 

pasal 116 sd pasal 121 KUHAP mengatur hal tersebut sbb : 

1. keterangan saksi dan tersangka tidak disumpah 

2. tersangka dapat meminta saksi yang menguntungkan 

3. keterangan diberikan tanpa tekanan 

4. keterangan dicatat dalam berita acara dan ditandatangani 

5. pemeriksaan dapat dilakukan diluar daerah hukum penyidik 

g. Pemeriksaan Ahli 

ada 2 cara yang ditentukan oleh KUHAP : 

1. keterangan secara lisan atau langsung dihadapan penyidik yang diatur dalam pasal 120 KUHAP. 

2. keterangan tertulis yang diatur dalam pasal 133 KUHAP 

h. Bedah Mayat 

dalam hal diperlukan untuk pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberi tahu dahulu kepada keluarga korban. 

i. Penggalian Mayat 

penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan sesuai pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (2) dan psl 135 KUHAP. 

3. Penangkapan 

a. Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 butir 20 KUHAP). 

b. alasan penangkapan, dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP). 

c. cara penangkapan 

dilakukan oleh petugas kepolisian negara RI dengan surat tugas. 

d. batas waktu penangkapan 

paling lama satu hari (pasal 19 ayat (1) . 

e. larangan penangkapan atas pelanggaran 

terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (pasal 19 ayat (2) KUHAP). 

4. Penahanan 

a. Pengertian, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 butir 21 KUHAP). 

b. Tujuan Penahanan 

berdasarkan pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik , penuntut umum, dan hakim bertujuan untuk: 

1. kepentingan penyidikan 

2. kepentingan penuntutan 

3. kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan. 

c. Dasar Penahanan 

1. dasar keadaan atau keperluan 

2. dasar yuridis 

d. Tata Cara Penahanan 

dilakukan dengan surat perintah penahanan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. 

Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarganya. 

e. Jenis Penahanan 

dapat berupa : (1) penahanan rumah tahanan negara (2) penahanan rumah (3) penahanan kota. 

f. Pengurangan dan Pengalihan Penahanan 

masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP). 

g. Batas Waktu Maksimum Penahanan 

1. Polisi / Penyidik 

pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 hari. 

2. Penuntut Umum 

pasal 20 paling lama 20 hari , dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 30 hari. 

3. Hakim Pengadilan Negeri 

30 hari, dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 60 hari. 

h. Ganti Rugi atas Penahanan yang tidak Sah 

tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dg ketentuan yg dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96 (pasal 30 KUHAP). 

i. Penangguhan Penahanan 

atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim , sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. 

j. Syarat atau Kewajiban Penangguhan Penahanan 

pasal 31 KUHAP berbunyi : yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. 

5. Penggeledahan 

a. pengertian, menurut M.Yahya Harahap, penggeledahan adalah adanya seorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Lantas petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah. 

b. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penggeledahan 

untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini (pasal 32 KUHAP). 

c. Tata Cara Penggeledahan Rumah 

1. Penggeledahan Biasa 

a. penggeledahan oleh penyidik berdasarkan surat ijin ketua pengadilan negeri. 

b. penggeledahan disaksikan dua orang saksi 

c. disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi jika tersangka menolak. 

d. dalam waktu 2 hari dibuat berita acara 

e. jika bukan penyidik, maka selain surat ijin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis penyidik. 

f. penyidik terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal. 

g. penyidik membuat berita acara. 

2. Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak 

a. penggeledahan dilakukan tanpa ijin ketua pengadilan negeri. 

b. terhadap surat, buku, dan tulisan tidak diperkenankan digeledah kecuali berkaitan dengan tindak pidana tersebut. 

d. Larangan Memasuki Tempat Tertentu 

kecuali dalam hal tertangkap tangan , penyidik tidak diperkenankan memasuki ruang sidang MPR,DPR,tempat keagamaan (pasal 35 KUHAP). 

e. Penggeledahan diluar Daerah Hukum Penyidik 

dalam psl 33 penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan (pasal 36 KUHAP). 

f. Tata Cara Penggeledahan Badan 

1. penggeledahan badan meliputi pakaian dan rongga badan (pasal 37 KUHAP) 

2. penggeledahan terhadap wanita dilakukan oleh pejabat wanita (penjelasan pasal 37). 

6. Penyitaan 

a. Pengertian, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (pasal 1 butir 16 KUHAP). 

b. Tujuan Penyitaan, adalah untuk kepentingan pembuktian , terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. 

c Tata Cara Penyitaan 

1. berdasarkan surat ijin ketua pengadilan negeri kecuali tertangkap tangan hanya atas benda bergerak. (Pasal 38 KUHAP). 

2. penyitaan oleh penyidik terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP). 

3. penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1). 

4. penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita , keluarganya dan kepala desa. (Pasal 129 ayat 2,3 dan 4 KUHAP). 

5. benda sitaan dibungkus, dirawat, dijaga, serta dilak dan cap jabatan. (pasal 130 KUHAP (1) ). 

d. Penyitaan Tidak Langsung 

diatur dalam pasal 42 ayat (1) dan (2) KUHAP 

e. Penyitaan Surat atau Tulisan Lain 

diatur dalam pasal 43 KUHAP 

f. Benda yang dapat disita 

diatur dalam pasal 39 KUHAP 

g. Penyitaan Benda Sitaan 

diatur dalam pasal 44 KHAP 

h. Syarat dan Tata Cara Penjualan Lelang Benda Sitaan 

diatur pasal 45 KUHAP 

i. Pengembalian Benda Sitaan 

diatur pasal 46 ayat 1 dan 2 KUHAP 

j. Penyitaan di luar Daerah Penyidik 

diatur dalam pasal 36 KUHAP, pasal 284 KUHAP 

7. Pemeriksaan Surat 

pasal 41,47,48,49 serta pasal 131 dan 132 KUHAP 

B. Pada Tingkat Penuntut Umum 

Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang sbb : 

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik 

3. memberikan penahanan, perpanjangan penahanan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh peinyidik. 

4. membuat surat dakwaan 

5. melimpahkan perkara kepengadilan 

6. panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara. 

7. melakukan penuntutan 

8. menutup perkara demi kepentingan hukum 

9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum 

10. melaksanakan penetapan hakim. 

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Unknown pada tanggal Kamis, 26 September 2013