Latar Belakang Usaha Kecil Menengah

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000–2004, terdapat 5 Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1.   Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta mempertahankan Persatuan dan Kesatuan.

2.   Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang baik.

3.   Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan yang berkelanjutan dan Berkeadilan yang berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan.

4.   Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya.

5.   Meningkatkan Pembangunan Daerah.

Guna mendukung Program Pembangunan Nasional Tahun 2000–2004 tersebut, khususnya prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan pada Sistem Ekonomi Kerakyatan, dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi serta pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan GBHN  1999 – 2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan tersebut dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama Usaha  Kecil, Menengah dan Koperasi melalui pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam, serta sumberdaya manusia yang produktif dan mandiri.

Adapun sasaran pembangunan di bidang ekonomi adalah mempercepat proses pemulihan ekonomi, antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang

meningkat secara bertahap mencapai sekitar 6 - 7 persen, dan laju inflasi terkendali sekitar 3 – 5 persen, menurunnya tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1 persen dan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2004. Sasaran selanjutnya adalah makin kukuhnya ketahanan ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh meningkatnya daya saing dan efisiensi perekonomian, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, serta meningkatnya dan lebih meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, akan dilaksanakan pembangunan di bidang ekonomi yang secara terpadu dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok program percepatan pemulihan ekonomi dan penciptaan landasan ekonomi berkelanjutan. Adapun ketujuh kelompok program tersebut adalah:

1.   Menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

2.   Mengembangkan Usaha Skala  Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagai tulang punggung Ekonomi Kerakyatan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.   Menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor yang sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.   Memacu peningkatan daya saing terutama untuk meningkatkan ekspor non migas, termasuk pariwisata, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

5.   Meningkatkan investasi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, terutama investasi berdasarkan ekuitas daripada berdasarkan pinjaman.

6.   Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi (transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi, pertambangan, serta pengairan dan irigasi).

7.   Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability) dan kelestarian lingkungan.

Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan pembangunan sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai konsumen,  pengusaha, maupun tenaga kerja, secara indiskriminatif untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi penegakan hukum dan prinsip keadilan, penciptaan iklim usaha yang sehat, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan akses atas sumber daya pembangunan.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Proses Pemulihan Perekonomian Nasional sehingga perlu lebih diperhatikan karena mengemban misi menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, melestarikan budaya, dan mendukung ekspor nasional.

Terdapat dua prioritas dalam pengembangan Usaha Skala  Kecil dan Menengah (UKM) sebagai tulang punggung Ekonomi Kerakyatan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu Prioritas Jangka Pendek diberikan untuk mempercepat peningkatan skala Usaha Kecil, dan Menengah serta meningkatkan aksesnya pada permodalan, Prioritas Jangka Menengah  diarahkan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil, dan Menengah pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan.

Dari data yang diketahui bahwa Usaha  Kecil dan Menengah (UKM) pada umumnya tersebar di  sentra-sentra maupun di luar sentra yang diusahakan secara turun temurun dan proses terbentuknya merupakan bagian dari kultur masyarakat setempat. Usaha  Kecil dan Menengah yang berkembang mampu berperan sebagai inti dan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa/kelurahan sehingga secara alamiah terjadi proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dan modern. Lebih jauh akan memberikan dampak yang besar pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Pengembangan Usaha  Kecil dan Menengah diantaranya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Permodalan, Mesin dan Peralatan, Pengelolaan Usaha, Pemasaran, Ketersediaan Bahan Baku. dan Informasi agar bisa melakukan akses global.

Selama ini kualitas sumber daya manusia yang bekerja di Usaha  Kecil dan Menengah pada umumnya masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas produk, terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru, lambannya penerapan teknologi, dan lemahnya pengelolaan usaha.

Ditinjau dari pola pembinaan dan pengembangan yang diterapkan selama ini dengan model pembinaan yang cenderung seragam, berupa paket pembinaan  dari pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya yang berkembang di lingkungan tempat Usaha  Kecil dan Menengah  itu berada. Hal ini disebabkan kondisi dan potensi masing-masing daerah berbeda.

Mengacu pada penjelasan di atas, Ekonomi Kerakyatan adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan rakyat miskin dan lemah. Ekonomi Kerakyatan bertujuan melakukan perubahan penting untuk membebaskan rakyat dari ikatan dan halangan, seperti tradisi kepercayaan, dan nilai-nilai yang sampai sekarang masih membelenggu dan  merintangi kemajuan masyarakat.

Untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahtetaan dan kemakmuran, khususnya masyarakat miskin sebagaimana tercantum dalam strategi pembangunan Kota Malang tersebut di atas maka, pola pembinaan dan pengembangan potensi Ekonomi Kerakyatan yang ada di Kota Malang harus dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Malang, agar pembinaan dan pengembangan potensi Ekonomi Rakyat di Kota Malang lebih terarah maka perlu melakukan pemetaan sesuai klasifikasi dan potensi usaha dengan melakukan kajian tentang ”Implementasi  Pemberdayaan  Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah” .

.

PERMASALAHAN

1.   Bagaimanakah penyebaran stratifikasi bidang-bidang Usaha  Kecil dan Menengah di Kota Malang saat ini.

2.   Sejauhmanakah tingkat permasalahan, kebutuhan, dan potensi Usaha  Kecil dan Menengah di Kota Malang.

3.   Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap implementasi pengembangan Usaha  Kecil dan Menengah di Kota Malang.

TUJUAN

1.   Mengetahui bidang-bidang Usaha  Kecil dan Menengah di Kota Malang dan stratifikasi usahanya.

2.   Identifikasi dan evaluasi permasalahan, kebutuhan, dan potensi Usaha  Kecil dan Menengah di Kota Malang.

3.   Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan Usaha  Kecil dan Menengah di Kota Malang.

MANFAAT

1.   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukkan  bagi   pembuat   kebijakan  dalam   merumuskan kebijakan tentang  peningkatan pemberdayaan potensi UMKM di Kota Malang

2.   Terciptanya pedoman bagi instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha  Kecil, dan Menengah di Kota Malang berlandaskan pada sistem Ekonomi Kerakyatan.

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Unknown pada tanggal Selasa, 08 Oktober 2013