Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi impelementasi.
Implementasi juga diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn ( the Policy implementation process 1978 ) seperti dikutip oleh Abdul Wahab Solichin mengemukakan pengertian implementasi sebagai tindakan –tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan –tindakan keputusan menjadi pola pola operasional, serta melanjutkan usaha tersebut untuk mecapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa segala sumber dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, didalamnya mencakup : manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta serta individu atau kelompok
Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah, yaitu:
Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima mamfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor,dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam buku Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
1. Komunikasi
Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan, variabel komunikasi, yaitu :
a). Transmisi
b). Kejelasan Informasi
c). Konsistensi Informasi yang disampaikan
2. Faktor Sumberdaya
Sumber daya meliputi tiga komponen yaitu:
a) Staff yang cukup (jumlah dan mutu);
b) Informasi yang dibutuhkan;
c) Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Penyelenggarakan program pendidikan gratis yang alokasi biayanya ditanggung lewat APBD kabupaten merupakan hal yang sangat luar biasa. Sesuai dengan Amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang mengatakan bahwa Pemerintah wajib membiayai biaya pendidikan selain itu ayat 4 juga menjelaskan bahwa alokasi biaya pendidikan untuk APBN dan APBD sebanyak 20 % dialokasikan untuk pendidikan. Selain adanya tuntuntan UUD 1945, dipertegas lagi dengan keluarnya UU no. 32 Tahun 2004 & UU no 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah dimana didalamnya diatur tentang Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab PEMDA untuk mengaktualisasikan penyelenggaraan pendidikan baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/ Kota.
Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa pendidikan dinilai sebagai sebagai suatu hal yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan Implementasi Program Pendidikan Gratis.
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Kerangka konseptual "
Posting Komentar