A. Konsep dasar Teori Moneter
Teori moneter bukannya merupakan sesuatu yang dapat dipisahkan dari Teori Ekonomi. Ini mempunyai hubungan yang erat dengan semua area/jurusan/bagian dari Ilmu Ekonomi, termasuk Teori Prilaku Konsumen, Teori Prilaku Produsen dan teori keseimbangan Umum. Teori moneter ini menggunakan dasar asumsi yang digunakan dalam Teori Ekonomi ortodoks, menanyakan hal yang sama menggunakan konsep dan metode analisis yang sama. Adanya perkembangan dalam cabang Teori Ekonomi yang lain mempunyai dampak pada ekonomi moneter dan sebaliknya. Teori moneter mempunyai kekhususan yang dimilikinya dalam artian bahwa dalam sejarah perkembangan, ekonomi moneter mengkhususukan pada pertanyaan tertentu dan beberapa konsep yang telah mempunyai pengaruh besar pada teori moneter dibandingkan cabang ekonomi yang lain.
B. Makna Teori Moneter
Menurut buku-buku litratur yang dimaksud dengan Teori Moneter adalah : Teori yang membahas mengenai pasar uang atau dengan kata lain teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang. Sedangkan secara luas arti teori moneter adalah : analisa mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan akan uang (demand for money) dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penawaran akan uang (supply of money). Permintan dan penawaran di dalam pasar akan menentukan harga.
Ada dua macam konsep “harga uang” yang selalu menjadi pusat perhatian dari teori-teori moneter sejak dua abad yang lalu sampai sekarang, yaitu tingkat bunga dan tingkat harga umum. Teori-teori moneter tertentu (yang sealiran dengan teori moneter dari Keynes) lebih menekankan pada tingkat bunga sebagai harga yang ditentukan di pasar uang. Sedangkan teori meneter yang berdasar pada teori Kuantitas mengatakan bahwa pasar uang menentukan tingkat harga umum, bukan tingkat bunga.
Mengapa perubahan kondisi pasar uang, yang dicerminkan oleh perubahan tingkat bunga atau tingkat harga penting ? Dalam masyarakat modern, uang dipergunakan secara luas oleh para anggota msyarakat untuk :
1. Means of exchange (alat tukar-menukar)
2. Measure of Value (pengukur nikai)
3. Stabdard for deferred payments (standar ukuran pembayaran masa depan)
4. Store of value atau store of Wealth (satu cara untuk mnyimpan daya beli atau kekayaan)
C.Standar Moneter
Standar moneter diartikan sebagai sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri/sifat-sifat dari uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar (baik logam maupun kertas), ekspor-impor logam-logam mulia serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan ekspansi dmand deposit.
Macam-macam standar moneter :
1. Standar barang (commodity standard)
Diartikan sebagai sistem moneter di mana nilai/tenaga beli uang dijamin sama dengan seberat tertentu barang (emas, perak dan seterusnya). Setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan seberat tertentu barang yang ditentukan oleh pemerintah. Standar barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Standar emas (the gold satndard)
Standar emas didefinisikan sebagai suatu sisitem moneter dimana sesuatu bangsa mengucapkan (menyatakan) kesatuan moneternya dengan emas, bebas menjual-belikan emas dengan harga yang pasti dan mengizinkan orang-orang untuk mengimpor dan mengekspor emas tanpa batas
b. Standar Perak (the silver satndard)
Standar moneternya dinyatakan dengan perak
c. Standar kembar (the gold and silver standard)
Standar sistem perekonomian suatu negara menggunakan emas adan perak .
2. Standar kepercayaan (Fiat satndard)
Diartikan sebagai sistem moneter dimana nilai/tenaga beli uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang (logam). Hanya atas dasar kepercayaan masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah serta alat penukar dan sebagainya.
1.1. Kebijaksanaan Moneter Dinegara Sedang berkembang
Kebijaksanaan moneter biasanya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar (JUB) dan kridit, stabilisasi harga dan pertumbuhan ekonomi. Banyak yang mempertimbangkan stabilitas harga sebagai tujuan yang paling utama di negara –negara yang sedang berlembnag disebabkan karena di negara sedang berkembnag banyak yang mengalami inflasi (berat( jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Kebijakan moneter di negara sedang berkembang dirasakan lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi seperti di Indonesia.
Sebenarnya tingkat pertumbuhan JUB di negar sedang berkembang harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonominya, untuk enghindari inflasi. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kontribusi kebijakn moneter dalam emperlancar pencapaian tingkat peretumbuhan yang lebih tinggi secara tidaklangsung dapat dikatakan ikut membentu pencapaian full employment.
Kebijaksanaan moneter itu bagaikan “dawai gitar” karena dapat ditarik untuk meredam inflasi tetapi tidak dapat ditekan (dorong) untuk mengatasi resesi. Oleh karena iu, oleh Keynes ditawarkan secara simultan penjelasan tentang arti penting kebijaksanaan moneter di mana diharapkan mampu meredam depresi. Kebijaksaan oneter adalah bagian dari kebijaksanaan ekonomi makro. Oleg sebab itu kebijaksaan mopneter ditujukan untuk mndukung tercapainya sasaran sekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilats harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran. Tentunya semua sasarn tersebut perlu dicapai serantak dan aksimal. Aatau dengan kata lain melalui kebiksanan moneter diharapkan dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah serta perkembnagan keseimbgan neraca pembyaran yang mantap.
Manfaat Kebijaksanan moneter bagi negara yang edang berkembang adalah :
a. Memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi
b. Membantu pencapaian full employment
c. Meningkatkan JUB sehingga dapat menekanmpenganguran (dalam jangka pendek)
d. Mencapai tingkat keseimbangan (equilibrium) dalam Negara Pembayaran Internasional (NPI)
e. Menjaga stabilitas nilai tukar di sebuah negara
f. Tercapainya stabilitas harga
g. Tercapaianya pemeratan pembangunan
B. Kebijakan Fiskal
1.1. Pengertian kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah (negara) untuk mengarahkan dan mengendalikan jalanya roda perekonomian agar dapat dikembangkan iklim usaha yang baik, serta mengatur agar distribusi pendapatan dapat menjadi lebih baik, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Disamping itu melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat melakukan campur tangan melalui pembuatan-pembuatan peraturan, pembuatan usaha negara dan kebijakn yang lainnya. Dengan kata lain kebijaka fiskal erat berhubungn dengan APBN.
Kebijakan fiskal juga berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan. Peningkatan pengeluaran (anggaran belanja) pemerintah akan bersifat ekspansioner dengan meningkatnya permintaan. Pertama-tama pada sektor pemerintah dan kemudian menjalar ke sektor swasta. Sejalan dengan itu , pengurangn-pengurangn pajak bisa juga bersifat ekspansione karena para wajib pajak akan mempunyai pendapatan disposabel yan lebih besar sehingga diharapkan akan membelanjakan jumlah pendapatan yang lebih besar.
1.2. Macam-macam kebijakan Fiskal
a. kebijakan fiskal yang sengaja (discretionary)
Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi gelombang konjungtur dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui pengubahan perpajkaan atau pengubahan pengeluaran pemerintah. Dengan usaha ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangannya dalam pengaturan jalnnya roda perekonomian.
b. Kebijakan fiskal pasif (automatic stabilizers atau built-in stabilizer)
Kebijakan pasif adalah kebijakan yang erat kaitannya dengan penerapan berbagai pajak. Dalam realitaya sebagian besar dari pajak-pajak yang dikemnakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, berhubungan eratdengan tingginya arus pendapatan nasional. Semakin tingi arus opendapatan nasional, semakin pula penerimanan yang diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan dan sebagainya adalah pajak langsung yang jelas sekali berhubungandengan tingkat pendapatan negara.
Pajak penualan, bea masuk, cukai tembakau dan sebagainya adalah pajak tak langsung ang besar penerimaan daripadanya tergantung pada banyaknya dan tingginya transaksi atau produksi. Tetapi banyaknya dan tingginya transaksi serta tingginya produksi barang-barang tentu tergantung dari daya beli masyarakat, jadi pada pndapatan nasioanal. Dengan demikian jelasnya bahwa penerimaan negara dari pajak berbanding langsung dengan tingginya arus pendapatan secara sederhana hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
T = To + t y
Pajak-pajak yang dapat berfungsi sebagai rem yang memberikan reaksi secara otomatis terhadap perubahan pendapatan nasional disebut sebagai Kebijakan Fiskal Pasif (built-in stabilizers)
1. Peranan Luar Negaeri
Dalam teori ekonomi makro disebutkan bahwa sebuah negara tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa mendapat bantuan dari negara lain atau berhubungan dengan negara lain. Hal terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kebutuan-kebutuhan yan laian. Oleh karena itu sebuah negara harus mengadakan hubungan dengan satu ataubeberapa negara. Hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya bersifat mikro ekonomi dan makro ekonomi. Aspek mikro ekonomi misalnya meliputi alokasi faktor-faktor produksi dan penentuan harga. Sedangkan aspek makro ekonomi meliputi kekuatan-kekuatan yang secara internasional mempengaruhi penghasilan nasional dan kesempatan kerja antara beberapa perekonomian.
Dengan melakukan hubungan dengan negara lain (berdagang) suatu negara akan memperoleh keuntungan. Keuntungan ini berupa knaikan produktivitas karena adanya spesialisasi. Negara akan cenderung untuk melakukan spesialisasi pada barang yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki dalam jumlah bear.
Setiap negara dapat menggunkan faktor-faktor produksi yang dimilkinya dengan kombinasi yang paling efisien dan kemudian ditukar dengan barang lain yang kalau dihasilkan sendiri kurang efisien. Karena itu negara-negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan (gains fraom trade). Yang berupa kenaikan standar hidup karena naiknya produktivitas dapat memperbanyak output yang tersedia.
Untuk lebih mengetahu tentang teori perdagnagan internasional, berikut ini pendapat-pendapat tentang perdagangan internasional :
1.1. Merkantilisme
Titik tolak dalam mempelajari hubungan antar negara biasanya dimulai dari abad 16 dan 17 pada saat munculnya sistem merkantilisme, yaitu suatu sisitem tentang kebijakn ekonomi yang bertujuan untuk mengatur perdaganan luar negeri serta pembentukannegara nasional yang kuat. Sistem ini dianjurkan dan dipraktekkan oleh negarawan-negarawan Eropa. Di Jerman sisitem ini diberi nama Cameralisme dan di Prancis di beri nama Colbertisme. Meskipun namanya berbeda akan tetapi praktek-praktek yang dilakukan tidaklah jauh berbeda.
a. Tujuan utama merkantilisme
Pada saat itu masyarakt ekonomi feodal di Eropa kekuasaanya mulai runtuh, kekuasaan gereja atas raja-raja menurun dan negra-negara baru mulai tumbuh dan berusaha agar menjadi negar kuat. Negara-negara yang baru saja berdiri memerlukan angkatan perang yang kuat untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara. Untuk tuju tersebut diperlukan biaaya yang bear dan kaum merkantilis menganggap bahwa biaya tersebut akan diperoleh dengan cara menumpuk logam mulia. Cara terbaik untuk melakukan penumpukan logam mulia adalah dengan perdagangan luar negeri, terutama bagi negara-negara yang tidak memliliki tambang-tambang logam mulia.
Perdagangan luar negeri merupakan alat utama kaum merkantilsme untuk mencapai tujuan mereka. Oleh sebab itu mereka berusaha agar nilai ekspor selalu lebih besar dari impor. Kelebihan nilai ekspor dari impor akan diabayr dengan logam mulia. Hal ini berarti terjadi aliran logam mulia ke dalam negeri atau penumpukan logam muia dapat dilakukan.
Kaum merkantilis mengaanggap logam mlia identik dengan kemakmuran sehingga memilki logam ulia yang semakain banyak diidentikan dengan menngkatnya kemakmuran dan kekuasaan sebuah negara. Oleh sebab itu suatu harus wajib berusaha untuk memperoleh suatu neraca perdagangan yang menguntrungkan. Surplus ekspor akan mendatangkan logam mulia karena kelebihan ekspor atas impir harus dibayar dengan logam mulia.
b. Peratutan-peraturan Dagang
Agar negara mendapatkan neraca embayaran yang menguntungkan emrintah mengeluaran berbagi atran di bidang perdagangan. Aturan-aturan itu bertujuan untuk mendorong ekpor dan mengurangi impor. Dengan kebijaksanaan seperti ini diharapkan akan terjadi aliran logam mulia ke dalam negeri sebagai akibat terjadinya surplus di bidang perdagangan luar negeri.
Karena tujuan perdagnagn luar negeri adalah untuk mendapatkan tambahan logam mulia, maka ekspor logam mulia dilarang. Untuk mndorong sektor ekspor maka industri barang-barang ekspor diberi subsidi, ekspor bahan mentah dilarang. Agar impor dapat ditekan, maka pemerintah melarang untuk mengimpor barang-arang yang sudah dapat diproduksi semdiri. Impor dibatasi dengan mnegunakan tarif atau quota.
Kebijakan lain yang perlu dicatat sehubungan dnegan tujuan kaum merkantilis adalah kebijak untuk memperluas pasar dan usaha untuk memonopoli perdagangan. Negar-negraa berlomba-lomba untuk membentuk armada yang kuat sehingga dapat dijadikan alat untuk memperoleh daerah-daerah jajahan dan memonopoli sumber daya yang dimiliki daerah yang ditaklukan. Selain itu daerah jajah menjadi pasar bagi barang-barang yang diekspornya.
Setelah masa masa merkantils timbulah berbagai teiru dari para ahli ekonomi yang membahas tentang perdagangan internasional dan peran dari luar negeri, antar lain :
1. Teori keuntungan mutlak dari Aadam Smith
2. Teori Ongkos Komparatif dari David Ricardo
3. Teori Keuntungan Komparatif dari J.S. Mill
4. Teori Hecscher – Ohlin
5. Teori Permintaan dan Penawaran
Belum ada tanggapan untuk "Konsep dasar Teori Moneter "
Posting Komentar