Asas Teori Wajib Pajak Dan Zakat

1. Asas Hukum Mengenai Wajib Pajak 

Para ahli berbeda pendapat mengenai asas hukum terhadap kewajiban masyarakat untuk membayar pajak 

a. Teori Perjanjian 

Para filosof abad ke-19 berpendapat, bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal balik negara dengan masyarakat. Menurut para pendukung teori timbal balik, perjanjian ilmiah yang kokoh antara negara dengan pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran . 

Mirabau: “ pajak adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia ”. 

Adam Smith: “ perjanjian ini berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan”. 

Montesque dan Hobes: “ perjanjian ini berbentuk jaminan keamanan”. 

b. Teori Kedaulatan Negara 

Teori ini mempunyai pandangan, bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Untuk melaksanakan fungsinya negara memerlukan pembiayaan, oleh karena itu negara punya hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya. 

2. Asas Wajib Zakat[2]

Adapun asas wajib zakat adalah sebagai berikut: 

a) Teori beban umum 

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah – sebagai pemberi nikmat – untuk membebankan kepada hamba-Nya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya. 

b) Teori Khilafah 

Harta adalah amanah Allah. Dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu. Harta kekayaan adalah rizki dari Allah untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat darinya. Dan setelah memperoleh nikmat itu, ia harus mengeluarkan sebagian rizkinya itu dengan tujuan meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. 

c) Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat 

Islam mewajibkan setiap orang yang punya kekayaan banyak untuk menunaikan hak-hak tertentu bagi kepentingan umum. 

d) Teori persaudaraan 

Masyarakat Islam ibarat satu bangunan yang kokoh dan kuat, yang satu menunjang yang lainnya, saling tolong menolong dan saling menjaga satu sama lainnya. 

B. Pembayaran Zakat Dan Pajak 

Dengan memakai paradigma bahwa zakat tidak sama dengan pajak, para ulama kemudian membolehkan umat Islam untuk membayarkan pajak di samping kewajiban untuk membayar zakat.[3]

Ada 3 persoalan yang berkaitan dengan pembayaran zakat dan pajak yang harus di laksanakan kaum muslim:[4]

Pertama, dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak di luar zakat. 

Kedua , syarat yang harus di perhatikan dalam kewajiban pajak. 

Ketiga , kritik terhadap tidak adanya ketentuan pajak di luar zakat. 

Dalil-dalil yang Membolehkan Adanya Kewajiban Pajak di Samping Zakat 

Ada 5 alasan yang membolehkan kewajiban pajak di samping pembayaran zakat yang harus di laksanakan kaum muslim, yaitu: 

1) Jaminan/ solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban 

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan social oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan social tersebut, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat seperti pajak. 

2) Sasaran zakat itu terbatas, sedangkan pembiayaan banyak sekali 

Zakat harus di gunakan pada sasaran yang di tentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas social . atas dasar itu ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh di pergunakan untuk membangun jembatan , perbaikan jalan dan yang lainnya. Maka untuk membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya ketentuan pajak bagi kaum muslim. 

3) Kaidah-kaidah hukum syara’ 

Dengan menggunakan kaidah yang berlandaskan nash (yaitu Al-Qur’an dan Sunnah), pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan pemungutannya untuk merealisasikan kepentingan umat dan negara, apabila sumber penerimaan lain tidak mencukupi. 

4) Jihad atas harta dan tuntutannya yang besar 

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah dengan harta jiwa. Salah bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah kewajiban lain di luar zakat. 

5) Kerugian dibalas dengan keuntungan 

Dana yang diperoleh dari zakat dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat. 

Syarat-syarat Pajak 

Sistem pajak yang di akui dalam sejarah Islam dibenarkan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Tidak ada sumber pendapatan lain. 

2) Pembagian beban pajak yang adil 

3) Di pergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat. 

4) Persetujuan para ahli dan cendekia 

Kritik terhadap orang yang enggan membayar pajak 

Keengganan sebagian masyarakat yang tidak mau membayar pajak karena menganggap zakat lebih utama dari yang lain. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: 

1) Tidak ada kewajiban di luar zakat 

Menurut pendapat kalangan ahli fiqh, bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Zakat hanya satu-satunya kewajiban atas harta dan tidak boleh menentukan kewajiban lain selain zakat. 

2) Menghormati hak pribadi 

Islam menghormati milik pribadi dan menjadikan tiap orang lebih berhak atas hartanya sendiri dan mengharamkan harta orang lain. Alasan ini kurang dapat di terima karena penghormatan Islam terhadap milik pribadi tidak memutuskan hubungan haknya terhadap harta orang-orang miskin dan orang lemah dan mempunyai hak atas harta tersebut . 

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Ramalan Hari Ini | Horoskop | Shio dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Unknown pada tanggal Sabtu, 05 Oktober 2013