PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO PADA MATA KULIAH KONSEP DASAR PKN
Abstrak
Penelitian ini menggunakan model pembelajaran portofolio sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan analisis terhadap kebijakan publik. Model ini terdiri dari enam tahapan kegiatan yang melibatkan para mahasiswa dalam proses belajar tentang seluk beluk kebijakan publik, cara mengidentifikasikan kebijakan publik, dan kemudian bekerja setahap demi setahap untuk dapat mengusulkan suatu kebijakan baru.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Desain penelitian menggunakan model spiral dari Kemmis & Taggart. Penelitian dilakukan Prodi PGSD FIP UNY dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas S8B semester I. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, catatan lapangan, dan tes. Analisis data ditempuh dengan cara kualitatif melalui langkah-langkah reduksi, simplifikasi, klasifikasi data kualitatif (deskripsi-naratif), disajikan menggunakan tabel dan diagram, serta menafsirkan hubungan antarvariabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran portofolio selama dua siklus penelitian mampu meningkatkan kemampuan analisis terhadap kebijakan publik. Mahasiswa mampu membedakan fakta dengan opini, mengidentifikasi informasi utama dan informasi pendukung, menjelaskan keterkaitan sumber informasi yang dipilih, menyimpulkan pendapat seseorang, dan mengaitkan kesimpulan dengan pernyataan yang mendukung.
ABSTRACT
Portofolio based learning was used in this study as a way to help the students in PGSD improving analysis ability of public policy. This model consist of six steps activities that involve students on learning process about what is public policy, how to identify public policy, and then working step by step try to suggest the new one to the government.
This research was a classroom action research. The research design employed a spiral model developed by Kemmis & Taggart. The research was conducted in PGSD FIP UNY and the research subjects were all students in the first semester at class B. The data were collected through observations, field notes, interviews, documents, and tests. The data were analyzed by qualitative data reduction, simplification, classification (narrative description), present them using tables and diagrams, and interpret relation of the variable.
The research results in two cycles of action research managed showed that the used of portofolio based learning could improve analysis ability of public policy. There was significant improvement reached by the student, such as distinguish between fact and opinion, identifying prominent and proponent information, explaining the connection of information sources, summarize someone opinion, and connecting conclusion with supporting expression.
PENDAHULUAN
Paradigma baru Konsep Dasar PKn memiliki tiga karakteristik (Winataputra, 2005: 58), yaitu melatih mahasiswa berpikir kritis, membawa mahasiswa mengenal, memilih dan memecahkan masalah, serta melatih mahasiswa berpikir sesuai dengan metode ilmiah. Sebagai warga negara muda (young citizen), para mahasiswa dituntut untuk selalu kritis dalam melihat dan menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Untuk bisa berpikir kritis dalam menyikapi suatu permasalahan, diperlukan kemampuan analisis yang baik.
Tujuan kemampuan analisis (Anderson, 2001: 124) adalah untuk membangun kemampuan mahasiswa dalam beberapa hal sebagai berikut: (a) membedakan antara fakta dan opini, (b) menghubungkan kesimpulan dengan pernyataan yang mendukung, (c) membedakan antara sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan hal tertentu, (d) menentukan bagaimana sebuah gagasan berhubungan dengan gagasan lain, (e) memastikan asumsi yang disampaikan melalui perkataan seseorang, (f) membedakan antara sesuatu yang bersifat dominan dari sesuatu yang sebenarnya subordinat.
Proses yang termasuk dalam kategori menganalisis adalah: (1) membedakan (differentiating), dalam hal ini membedakan antarbagian terutama dalam hal relevansi dan nilai masing-masing. Bentuk penilaiannya, misalnya dengan meminta mahasiswa mengidentifikasi sesuatu yang lebih penting atau relevan dari situasi yang diberikan. (2) mengorganisir (organizing), meliputi proses mengidentifikasi bagian-bagian dari situasi atau komunikasi, dan bagaimana semuanya masuk dalam satu kesatuan struktur. Ketika melakukan kegiatan ini, mahasiswa membangun hubungan yang sistematis dan utuh antara bagian-bagian informasi yang ada. (3) attributing, disebut juga proses dekonstruksi. Proses ini terjadi ketika mahasiswa dapat mengetahui dengan pasti sudut pandang, penyimpangan-penyimpangan, dan tujuan pokok.
Definisi serupa dikemukakan oleh Yamin (2007: 33), bahwa analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Indikator kemampuan analisis, yaitu membedakan, mendiagramkan, mengidentifikasikan, dan memilih.
Kemampuan analisis mahasiswa dalam proses pembelajaran Konsep Dasar PKn antara lain ditandai dengan kemampuan membedakan fakta dengan opini dari contoh kasus yang dipilih sebagai topik permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan publik dan kemampuan menyimpulkan pendapat seseorang, misalnya pendapat pejabat pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan publik diartikan sebagai “apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (Dye dalam Subarsono, 2005: 15). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Brigman dan Davis (2004: 3) melalui Edi Suharto, bahwa seringkali kebijakan publik tidak lebih dari pengertian mengenai whatever government choose to do or not to do.
Senada dengan pendapat tersebut, Rose dalam Dunn (1998: 44) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (issue areas), yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah. Kebijakan publik timbul melalui serangkaian proses tertentu yang berkaitan dengan tujuan kebijakan, tidak timbul secara mendadak. Proses tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan, setiap tahap dalam rangkaian akan mempengaruhi tahap-tahap lainnya.
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti selama mengajar mata kuliah Konsep Dasar PKndi Prodi PGSD, sebagian besar mahasiswa mempunyai kelemahan yang hampir sama, yaitu mahasiswa kurang mampu berfikir tingkat tinggi (analisis), dan mahasiswa kurang terampil dalam mengkomunikasikan permasalahan yang terkait dengan kebijakan publik terutama pada saat diskusi kelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang banyak melibatkan kemampuan analisis mahasiswa. Salah satu alternatif model pembelajaran yang diduga mampu mengatasi kelemahan mahasiswa adalah model pembelajaran berbasis portofolio.
Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai model pembelajaran portofolio, pada bagian berikut ini akan diuraikan definisi portofolio. Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan mahasiswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan (Winataputra, 2005: 16). Portofolio dalam pembelajaran PKn yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mahasiswa, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Kumpulan informasi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu portofolio tayangan dan portofolio dokumentasi. Untuk portofolio tayangan, disajikan dalam bentuk empat papan panel yang berisi informasi-informasi terbaik dan terpenting yang telah didapatkan mahasiswa dari berbagai sumber. Sementara portofolio dokumentasi dikumpulkan dalam map jepit yang menggambarkan keseluruhan informasi yang telah didapatkan mahasiswa berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam konteks ini, portofolio juga dimaksudkan sebagai kumpulan hasil pekerjaan mahasiswa yang mencerminkan keseluruhan aktivitas mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas belajarnya (learning task) dalam konteks pengalaman belajar (learning experiences) secara keseluruhan.
Model pembelajaran portofolio terdiri dari enam tahapan kegiatan (Winataputra, 2005: 17) sebagai berikut: tahap I mengidentifikasi masalah di masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan publik tertentu, tahap II memilih satu masalah untuk kajian kelas, tahap III mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah yang akan dikaji, tahap IV membuat portofolio kelas, tahap V menyajikan portofolio, tahap VI refleksi terhadap pengalaman belajar. Model pembelajaran ini memperkenalkan dan mendidik para mahasiswa dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif para mahasiswa terhadap kewarganegaraan dan pemerintahannya dengan cara sebagai berikut: (a) membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif, (b) membekali pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan efektivitas partisipasi, dan (c) mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi warga negara
Tujuan penggunaan model ini adalah mendidik para mahasiswa agar mampu menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dalam konteks proses demokrasi. Selain itu, dengan kapasitasnya sebagai young citizen atau warga negara muda, para mahasiswa berlatih untuk memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas warga negara yang cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab.
Model ini melibatkan para mahasiswa dalam proses belajar tentang seluk beluk kebijakan publik, cara mengidentifikasikan kebijakan publik, dan kemudian bekerja setahap demi setahap untuk dapat mengusulkan suatu kebijakan baru. Mahasiswa belajar cara dan teknik mewawancarai para pemimpin masyarakat, mengunjungi kantor-kantor pemerintahan, dan berdiskusi dengan para pemuka agama sehubungan dengan masalah moral yang ada dalam suatu kebijakan. Mahasiswa juga dibekali cara memperbaiki kondisi yang ada dalam suatu masyarakat dan belajar memahami bahwa dalam menghadapi suatu permasalahan tidak dapat langsung memecahkannya, tetapi terlebih dahulu harus melalui beberapa langkah dan teknik yang sistematis.
Model ini potensial untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, yaitu mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan publik secara nalar (kritis, kreatif, antisipatif) dan bertanggung jawab secara demokratis. Kompetensi ini bersifat integratif yang didalamnya termasuk seluruh dimensi kompetensi kewarganegaraan (civic knowledge, civic disposition, civic skills) dalam konteks cita-cita demokrasi konstitusional sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan uraian di atas, kemampuan analisis mahasiswa terhadap kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan memilih kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan kemudian mengorganisir informasi yang didapatkan dari kebijakan tersebut dalam bentuk portofolio, baik portofolio tayangan maupun dokumentasi. Kebijakan publik yang menjadi fokus kajian adalah kebijakan yang berkaitan dengan ruang lingkup materi mata kuliah Konsep Dasar PKn yang meliputi: (1) Pancasila, (2) Konstitusi Negara, (3) Norma, Hukum, dan Peraturan, (4) HAM, (5) Kebutuhan Warga Negara, (6) Persatuan Bangsa, (7) Kekuasaan dan Politik, dan (8) Globalisasi.
Belum ada tanggapan untuk "PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK"
Posting Komentar