1. Kamus administrasi public Chandler & Palno : Pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik/pemerintah.
2. William N. Dunn : suatu rankaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga/pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah.
3. Thomas R.Dye : apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan/tidak dilakukan, bila pemerintah memilih untuk melaksanakan sesuatu untuk tujuannya (objektif) dan keijakan public meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah, pejabat pemerintah saja.
4. Sefrita & Russel : Is what ever government decides to do or no to do.
5. Chaizi Nasucha : Kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang diinginkan ke dalam perangkat peraturan hukum. Bertujuan untuk menyerap dinamika social dalam masyar akat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan cipta hubungan social yang harmonis.
Dari definisi tersebut diatas kebijakan public dapat dikatakan :
1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah (tindakan pemerintah)
2. Kebijakan publik berorientasi pada kepentingan publik.
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk di laksanakan/tidak oleh pemerintah demi kepentingan publik.
Maka idealnya kebijakan publik :
1. Untuk dilaksanakan dalam bentuk riil bukan sekedar dinyatakan.
2. Untuk dilaksanakan/tidak karena didasarkan pada kepentingan publik sendiri.
· W.F. Baberc yang dikutip oleh Massey dalam buku Managing Public Sectro, A Comparative Analisys of The United Kindom and The United States (1993 ; 15) berpendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri penting yang berbeda dengan sektor swasta :
1. Lebih kompleks dan mengembang tugas-tugas lebih ambigu.
2. Lebih banyak menghadapai problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya.
3. Memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragaran.
4. Lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas.
5. Lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikan simbolik.
6. Lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas.
7. Mempunyai peluang lebih besar usaha merespon isu-isu keadilan dan kejujuran.
8. Harus beroperasi demi kepentingan publik.
9. Lebih memperhatikan kompensasi atas segala kegagalan publik.
10. Harus mempertahankan level dukungan publik minimal diatas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.
MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK
Rumusan pemahaman tentang kebijakan public : (Riant Nugroho)
1. Kebijakan Publik : kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara/public. Jadi kebijakan public : segala sesutau yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakaan oleh pemerintah.
2. Kebijakan Publik : Kebijakan yang mengatur kehidupan bersama/kehidupan public bukan kehidupan orang seorang/golongan.
3. Kebijakan Publik : dikatakan jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak /lebih besar dari pengguna langsungnya. Konsepnya disebut externality/istilah serapan menjadi ekternalitas.
Ad.1. “segala sesuatu” à berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama (hubungan antar warga maupun warga dengan pemerintah) “dikerjakan” à “kerja” sudah merangkum proses pra & pasca yaitu bagaimana pekerjaan dirumuskan, diterapkan dan dinilai hasilnya, bersifat aktif dan memaksa kata kuncinya : keputusan “pemerintah” à pemerintah Negara.
Ad.2. Contoh “polisi tidur” à dibangun oleh masyarakat dengan maksud agar pengendara tidak ngebut, dimana jalannya rata-rata 20m dan ada 5 jumlah sepanjang 100 m (?) berapa banyak energy yang harus hilang,baik bensin, kampas rem, polusi, sress? Padahal pengendara telah bayar pajak dan tidak ada hak dari masyarakat di situ untuk bangun karena dibangun oleh pemerintah lewat pajak (pajak kendaraan). Hal tersebut memang baik tapi timbl masalah à maksud mau mengatasinya namun melahirkan masalah baru.
Ad.3. Contoh : produk AC digunakan oleh pemilik/pembeli ketika menjadi pengguna langsung namun ketika ada rapat diruangan mereka yang tidak ikut membeli ikut menerima manfaat.
Contoh : produk privat sabun lux
Pupuk urea yang digunakan petani – perusahaan jasa transportasi – pembeli.
Pembuatan jalan transportasi banyak manfaat baik tidak langsung / langsung.
I. Mengapa dikatakan kebijakan publik ?
· Karena kepentingan yang dilayani adalah kepentingan public yang dinamakan public interest, maka yang aktif dan bekerja dalam hal ini ada beberapa lembaga public yang dinamakan public institusions.
· Oleh karena itu untuk keberhasilan dan penyelenggaraan pelayanan kepentingan umum harus ada managemen (pengelola) yang dijalankan lembaga-lembagaa /jabatan resmi secara tersistem dan terarah.
· Managemen yang dilakukan oleh jabatan-jabatan resmi à public management.
· Management bertujuan melakkukan pelayanan (service) à public service.
· Para pejabat Negara dan seluruh aparatur pemerintahan harus bersikap sebagai pelayan kepada masyarakat / public servant.
· Aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan umum yang di kendalikan melalui biro-biro sering dinamakan kelompok birokrat à public bureaucracy.
II. Politics, Polity, Policy
a. Politics : kehidupan politik (politival life) yang menggambarkan kekuatan-kekuatan politik yang ada dan bagaimana perkembangannya serta bagaimana pengaruh mereka di dalam perumusan dokumen-dokumen kebijaksanaan politik.
Menurut Daid Easton meliputi :
Berbagai kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari perilaku yang berkuasa dan diterapkan kepada masyarakat yang secara timbul merupakan cara pelaksanaan kebijakan itu dan kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitasnya merupakan hubungan dan perbuatan dan pelaksanaan kebijakan itu (perumusan kebijakan)
à Eksekusi : Pelaksanaan kebijaksanaan
b. Polity : Sistem ketatanegaraan termasuk system pemerintahan Negara.
- Untuk belajar àmulai dari ilmu Negara, ilmu politik, lewat pendekatan ilmu politik.
- Masalah polity/ketatanegaraan dipelajari dari segi hukumnya maka à pelajaran hukum tata Negara.
- Kalau yang dibahas : bagaimana cara aparat menunjukkan kewenangan yang diberikan batasan-batasannya oleh hukum tata Negara à H.A.N.
- Secara teoritis dikatakan :
HTN : menggambarkan Negara dalam keadaan diamnya (start in rust) kalau
HAN : memperlihatkan negara dalam keadaan bergerak.
c. Policy : ditafsirkan menjadi kebijakan, sedangkan kebijaksanaan disebut sebagai “Wisdom”
Ø Wisdon dalam arti kebijaksanaan/kearifan : pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan.
Tapi dalam literature maupun percakapan sehari-hari sering istilah ini diberikan tafsiran untuk kebijakan, sedangkan yang dimaksudnya adalah kebijaksanaan. Padahal masih beda antara kebijakan (policy) dengan kebijaksanaan (Wisdom)
Ø Policy tertuang dalam dokumen resmi misalmya : GBHN, Repelita, dll. Bahkan dalam beberapa bentuk peraturan hokum juga tersirat dan terkandung pokok kebijaksanaan misalnya : di UU, PP, Kepres, dsb.
Ø Kebijakan ? Policy : seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku poltik dalam rangka memilih tiuuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan.
Policy à mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya (Irfan Islamy)
Wisdom à memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi.
Ø Cita-cita dan tujuan bersama itu ingin dicapai melalui usaha bersama dan untuk itulah perlu di tentukan rencana-rencana yang dituangkan dalam rumus kebijakan berupa Hukum Negara ? Pemerintah.
Gambar : Skema Alur hubungan segitiga antara masyarakat dengan infra dan supra struktur politik.
· Bentuk Kebijakan Publik
1. Peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal.
Mengapa ? karena aparat public yang dibayar oleh uang public melalui pajak dan penerimaan Negara lainnya dan karena secara hukum formal bertanggungjawab kepada public.
Rentetan kebijakan public sederhana dikelompokkan menjadi 3 :
a. Kebijakan Publik bersifat makro/umum/mendasar yaitu :
- UUD 45/PP Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda.
b. Kebijakan public bersifat mikro/menengah/penjelas pelaksana, bentuk :
- Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Bupati, Walikota, Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
c. Kebijakan public bersifat mikro, mengatur pelaksanaan/implementasi dari kebijakan diatas, bentuk dari ;
- Peraturan yang di keluarkan oleh aparat public di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota.
2. Bentuk pernyataan pejabat public.
Pernyataan yang disampaikan dalam (forum) resmi dan dikutip oleh media masa dan disebutkan kepada masyarakat luas.
3. Gesture/gerak mimik gaya pejabat publik
Bentuk ini paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan padahal pada Negara-negara bentuk/jenis ini pimpinan ditirukan oleh seluruh bawahannya.
Contoh : “kata kan à ken
Cium pipi à akan ditiru
Catatan : dilihat dari kesejarahan, pemahaman bentuk I merupakan pemahaman klasik sedang yang ke 2, 3 à kontemporer.
· Dampak kebijakan public merupakan satu hal yang harus menjadi pusat perhatian sebagai analisis kebijakan.
· Ingin tahu apakah kebijakan dapat mencapai apa yang diinginkan à tugas dari evaluasi kebijakan.
Contoh kasus : kelompok 3 orang mau ke Jakarta dengan pendapat yang beda, naik bus, kereta, pesawat.
v Sasaran studi public :
- Sasaran utama : Hubungan antara konsep dan penerapannya yaitu bagaimana kebijakan public itu proses di mulai dari awal-akhir sejak pengumpulan masukan (input) sampai akhir keluaran-keluaran (output)
- Dari seuruh sasaran tudi kebijakan public ada 2 macam sasaran yang di ambil :
1. bagaimana keijakan dibuat (mekanisme dan prosedur penentuan atau garis politik)
2. bagaimana kebijakan atau garis besar politik di laksanakan di kaitkan dengan praktek di Indonesia.
Joyce Mitchel mendenifisikan politik adalah pengambilan keputusan politik/pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat.
Setiap proses membentuk kebijakan umum/pemerintah : hasil dari suatu proses pengambilan suatu keputusan.
v Alternatif penilaian kebijakan :
Ø Dalam pemilihan alternative terkait soal pembagian/distribusi.
Maksudnya : distribusi layanan kepentingan,yang di maksud misalnya: kepentingan politik,ekonomi dsb.
Ø Harold Laswell : mengatakan bahwa dalam hubungan antara distribusi dan alternative itu proses yang terjadi : persoalan : who gets what, where and how, arti : seseorang itu mendapatkan apa/apa saja yang di peroleh seseorang, pada kesempatan mana ia memperolehnya (when) dan bagaimana caranya ia memperoleh bagian itu (how) à kalau 3 persoalan itu muncul pada kehidupan politik dan siapa yang berhasil mempengaruhi arah jawaban berarti memiliki kekuatan politik (politica power) dinegeri itu.
v Hubungan antara kebijakan public dengan beberapa cabang ilmu.
1. Sejarah
Sasaran ahli sejarah : situasi masa lampau
Memanfaatkan bahan masa lampau dan disumbangkan kepada ilmu politik dan membantu menentukan proyek ke masa depan.
Sasaran ilmu politik : Perkiraan ke masa depan
Mempelajari gejala-gejala tinglah laku politik di dalam rangkaian sejarah tersebut.
2. Filsafat
Ø Filsafat berusaha secara rasional dan sistematis mencapai jawaban/pemecahan persoalan yang bertalian dengan kehidupan manusia.
Ø Filsafat politik mempelajari nilai-nilai yang melatar belakangi kehidupan suatu bangsa.
3. Sosiologi
Mengkaji sampai dimana susunan/stratifikasi social mempengaruhi/dipengaruhi oleh public policy.
Gambaar
4. Antropologi
Mengkaji bagaimana sulitnya menilai kehidupan politik dan pembuatan keputusan politik yang bercorak nasional pada masyarakat yang heterogen dan mozaik dengan kehidupan daerah, keberagaman, suku, agama, budaya dan pandangan politik.
5. Ekonomi
- Pemikiran bertolak dari faktor kelangkaan yang menyebabkan ilmu ekonomi kuat terhadap kebijaksanaan rasional.
- Khusus menentukan tujuan dengan cara menentukantujuan maka ilmu ekonomi yang berorientasi pada perencanaan/planning dan program oriented karena I dalam perencanaan terdapat sikap yang mengerahkan (recruitment) mengerahkan (steering) sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan maka perencanaan disebut perencanaan yang strategis.
v Perbandingan dan Hubungan antara pembuatan keputusan (D.M) dan perumusan kebijakan (policy formulation)
1. Keputusan ? apa artinya :
- Wiliam R.Corell à suatu keputusan suatu pilihan diantara berbagai alternative.
- James Anderson à pada pembuatan keputusan yang terjadi adalah penetapan dari sekian banyak pilihan-pilihan.
2. Perumusan keputusan-keputusan
- W.R.Corell à pembuatan keputusan dan biasanya sulit diartikan sebagai suatu keputusan terunggul diantara berbagai alternative.
Kebanyakan keputusan terdiri dari serangkaian pilihan-pilihan yang sudah di inventarisasi secara berurutan.
- James Anderson à P.F. sudah tercakup sekian banyak pengambilan keputusan.
Dengan kata lain kalau pemilihan alternative sekali saja dilakukan lalu selesai maka itu kegiatan decision maing
Jika pemilihan itu terus menerus dilakukan seperti GBHN di Pelita I ke berikutnya à kegiatan kebijaksanaan.
Belum ada tanggapan untuk " DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK "
Posting Komentar