Menurut Gasa dan Sisson dalam buku Kebiajakan public Ir. Alisyahbana menjelaskan :
Model kebijakan (policy model) sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.
Model kebijakan dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksi elemen-elemen suatu kondisi masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasi serangkaian tindakan memecahkan masalah-masalah tertentui.
1. Model Deskriptif
Model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensii yang paling penting diantaranya adalah membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metedologi dari model. Tujuan model : menjelaskan sebab-sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.
2. Model Normatif
Tujuan : selain menjelaskan dan atau memprediksikan juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Jenisnya: Model Antri, Model Penggantian, Model Inventaris, Model Biaya Manfaat.
3. Model Verbal
Model ini diekspresikan dalam bahasa sehari-hari tidak menggunakan bahasa logika simbolis dan matematis tetapi lebih mirip sebagai masalah-masalah substantive. Analisis bersandar pada penilaian nalar untuk memprediksi dan menawarkan rekomendasi, serta alternative mudah dikomunikasikan diantara para ahli dan orang awam dengan biaya yang murah.
4. Model Simbolis
Menggunakan sibol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci untuk dipercaya mencari suatu masalah. Model ini sulit dikomunikasikan diantara orang awam karena sering terjadi kesalahpahaan tentang elemen-elemen dasar dari model. Bahwa model ini menggunakan data-data aktual untuk memperkirakan hubungan diantara variable-variabel kebijakan dan hasil.
5. Model Prosedural
Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan, juga mengausmsikan (mensimulasikan) hubungan diantara variabel-variabel tersebut.
Ø 6 Model Analisis yang dipergunakan dalam studi kebijakan public menurut Thomas Dye :
1. Model Sistem
2. Model Massa elite
3. Model Kelompok
4. Model rasional
5. Model inskrementalis
6. Model Institusional
Ad. 1. Model ini memotret kebijakan public sebagai hasil (output) system politik.
Nilai ini terletak pada pertanyaan :
a. Apakah dimensi-dimensi lingkungan yang menggerakkan terhadap system politik ?
b. Apakah karakteristik system politik yang memungkinkan transformasi tuntutan ke dalam kebijakan public dan memeliharanya untuk jangka waktu tertentu?
c. Bagaimana caranya masukan lingkungan mempengaruhi karakter system politik ?
d. Bagaimana caranya karakteristik system politik mempengaruhi si kbijakan public ?
e. Bagaimana caranya masukan lingkungan mempengaruhi isi kebiajakan public ?
f. Bagaimana caranya melalui umpan balik, kebijakan public mempengaruhi lingkungan dan karakteristik system politik ?
Ad.2. Dalam hal ini kebijakan public dapat di pandang sebagai preferensi dan nilai dari elite penguasa. Teori elite menyatakan bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan public. Karena itu kelompok elitleh yang akan mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.
Ad. 3. Model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah. Politik adalah arena perjuangan kelompok untuk memenangkan kebijakan public. Tugas system politik adalah untuk mengelola konflik kelompok. Tindakannya berupa :
1. Menentukan aturan permainaan dalam perjuangan kelompok.
2. Mengatur kompromi-kompromi ke dalam bentuk kebijakan public.
3. Mengatur kompromi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan.
4. Memperkuat kompromi-kompromi.
Ad. 4. Faham ini menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Satu kebijakan rasional merupakan satu rancangan untuk memaksimalkan pencapaian nilai.
Efisien hendaknya dicerna dalam pengertian rupiah dan sen. Ide menguasai efisiensi lebih melibatkan … sewa pengorbanan social, politik dan ekonomi yang terjadi selama proses kebijakan public menjadi tidak sama dengan semata-mata berdasarkan ukuran kuantitatif.
Ad.5. - Memandang kebijakan public sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu dengan modifikasi-modifikasi yang sepotong demi sepotong (bersifat inkremental).
- Penyaji model : Charles E. Lobdblom sebagai kritik pembuatan keputusan tradisional – rasional.
- Menurutnya pembuat keputusan tidak pernah melakukan evaluasi tahunan, menunjukkan ketidakpastian pembuatan kebijakan dengan pendekatan rasional komprehensif sebagai ganti menyajikan pembahasan program pembuatan keputusan secara lebih konsesuatif sifatnya menonjol dalam pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada. (sebagai dasar)
- Pad umumnya para pembuat kebijakan, menerima legitimasi program yang telah ditetapkan dan secara diam-diam setuju untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang terdahulu.
Ad.6. Hubungan antara kebijakan public dan lembaga-lembaga pemerintah adalah amat erat. Dikatakan suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan public sebelum diangkat, dilaksanakan dan diperkuat oleh lembaga pemerintah.
Lembaga-lembaga pemerintah memberikan kebijakan public 3 karakteristik yang berbeda :
(1) Pemerintah memberikan legitimasi pada kebijakan.
(2) Kebijakan pemerintah melibatkan aspek universitas.
(3) Pemerintah memegang monopoli untuk melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat.
Secara tradisional tidak begitu banyak memperhatikan hubungan antara struktur lembaga pemerintah dan isi kebijakan public, yang ditonjolkan adalah mengenai lembaga-lembaga pemerintah yang spesifik, (struktur, organisasi, tugas dan fungsi) yang di lakukan tanpa pembahasan sistematik mengenai dampak karakter kelembagaan terhadap hasil kebijakan, tidak jarang kebijakan public diuraikan tapi sangat jarang dianalisis.
Terminasi Kebijakan
Terminasi kebijakan menunjukkan pada proses penyelesaian kebijakan pemerintah, terjadi manakala tujuan kebijakan mulai tiada, yang tidak duanya kebijakan jua program dan lembaga pemerintah. Pandangan-pandangan mengenai terminasi merupakan hal yang baru dalam administrasi public.
Selama tahun 60-an berkembang perhatian yang besar terhadap analisis kebijakan public tapi kebanyakan penulis dan penganalisis menghentikan pada langkah hanya sampai ditahap evaluasi. Dan akhir-kahir ini mulai ada perhatian lebih serius mengenai konsep terminasi yang secara khusus didorong oleh semangat untuk menghidupkan anggaran seimbang dan pudarnya efektivitas berbagai peraturan. (missal : 5 dari 10 th)
Kesulitan yang dihadapi :
1. Perlawaan dari para pejabat yang bersangkutan.
2. Kelemahan birokrasi yang menghalangi perubahan dan terminasi.
3. Penentangan dari para rekanan dan kelompok-kelompok penekan.
4. Sikap anggota kongres yang mengharapkan timbale baik dari dukungannya untuk melanjutkan/memberikan otoritas kembali pada seluruh program yang akan dimulai.
Strategi yang disarankan : memberikan rangsangan untuk terminasi
Misal : dengan memperkenalkan sesuatu badan menggunakan sumber yang disimpannya untuk membiayai program-progam yang lain dan memberikan peluang untuk lebih banyak menggunakan matriks organisasi dalam melaksanakan program-program pemerintah.
Strategi ini dengan mengidentifikasi titik-titik rawan bagi terminasi khususnya waktu dan tempat yang kondusif bagi terminasi sesuatu kebijakan.
Untuk lebih bermakna seharusnya dilakukan baik sebagai akhir maupun awal.
Akhir à sesuatu program sudah tidak mempunyai daya guna sama sekali/kesemuanya sudah habis.
Awal à sebagai langkah untuk mengoreksi kebijakan yang tersesat/menyimpang.
Faktor penghambatnya : menciptakan semangat toleransi diantara partai-partai yang terkena dalam menghadapi konsep ini.
Belum ada tanggapan untuk "TIPE-TIPE MODEL KEBIJAKAN "
Posting Komentar